Korupsi Birokrasi Dimulai Sejak Rekrutmen PNS

Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar menilai korupsi birokrasi dimulai sejak rekrutmen PNS. Hampir Sebagian besar pegawai di daerah tidak melalui seleksi yang benar. Ada yang harus bayar Rp60 juta per orang. Hal ini tidak bisa dibiarkan, tegas Azwar dalam keterangan tertulis kepada INILAH.COM, Selasa (6/12/2011).
Beliau mengatakan, cara2 kotor pejabat daerah dalam proses rekrutmen pegawai baru bukan saja tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang sudah baik.
Azwar juga membandingkan bagaimana proses seleksi calon mahasiswa yang mau masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dimana keseluruhan tahapannya dilakukan secara fair dan transparan. "Kalau sudah dimasak bagus-bagus, kemudian dicolok pakai tangan, nanti basi makanannya.
Maka dari itu, Azwar pun menegaskan, kementeriannya sedang berupaya serius untuk memberantas praktik2 kotor para pejabat daerah. Salah satunya dengan cara mengusulkan ke Wakil Presiden Bapak Boediono agar segera proses seleksi CPNS dilakukan oleh secara independen.
"Saya usul ke Pak Wapres, ke depan kita bikin konsorsium perguruan tinggi untuk bikin ujian CPNS. Tapi hasilnya jangan dikasih ke Bupati, Walikota atau Gubernur. Setelah lulus baru diumumkan," tandasnya.